RK Bandingkan Tugas dan Fungsi Satgas Jabar dan DKI

Berita Populer

Ketua DPC Kabupaten Bogor Anton Sebut KLB Deli Serdang Ilegal dan Abal Abal

BOGOR - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, H. Anton Sukartono Suratto, menolak dengan tegas perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB)...

JPU KPK Tuntut Rahmat Yasin Hukuman 4 Tahun Penjara

BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin hukuman penjara selama empat tahun, denda...

Sparepart Handphone Naik Karena Corona

Kemang - Pasca pemerintah menghentikan sementara ekspor - impor dari negara Cina karena virus Corona harga sparepart handphone naik....

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Nanggung Tanami Pohon Pisang Di Tengah Jalan

NANGGUNG-Kurang perhatian pemerintah Jalan Kabupaten Curugbitung-Malasari membuat warga sekitar kesal sehingga menanami pohon pisang dan pohon pepaya di tengah...

Bupati Bogor Bagi Penghargaan, Honor Nakes Sempat Telat Dua Bulan

CIBINONG-Bupati Bogor, Ade Yasin memberikan apresiasi kepada 200 orang mulai dari Kepala Desa hingga RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas se...
- Advertisement -

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 yang ada di wilayahnya. Ridwan Kamil kemudian membandingkan Satgas COVID-19 di Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

“Secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah Provinsi daerah otonom. Di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih dalam Pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kabupaten/kota,” kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat memiliki banyak Satgas di tingkat kabupaten/kota. Sementara di DKI Jakarta hanya ada satu Satgas.

- Advertisement -

“Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif maka jumlah Satgas COVID di Jawa barat itu ada 27 di kota/kabupaten dan Satgas COVID satu di Jawa Barat,” katanya.

Tugas dan tanggungjawab gubernur kata Ridwan Kamil dibatasi oleh Undang-Undang. Dia menjelaskan 6 unsur tak bisa dicampuri oleh gubernur.

“Tidak semua urusan tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi, satu urusan keamanan, itu bukan wilayah pemda provinsi, dua urusan pertahanan bukan, tiga urusan yustisi pengadilan kejaksaan bukan, empat urusan agama bukan, lima hubungan luar negeri bukan, enam fiskal juga bukan,” tutur dia.

- Advertisement -

Sumber:Detik

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

Sempat Booming Dulu, Kini Gangnam Style Cetak Sejarah di Youtube

JAKARTA - Video musik lagu “ Gangnam Style” milik penyanyi asal Korea, PSY, baru saja mencapai tonggak sejarah baru...

Berita Terkait
publikbicara.com