28 C
Bogor
Jumat, 20 November 2020

RK Bandingkan Tugas dan Fungsi Satgas Jabar dan DKI

Berita Populer

Polisi Ungkap Penemuan Satu Jasad Lagi di Nanggung

NANGGUNG - Kepolisian sektor Nanggung kembali menemukan satu jasad yang berlokasi di kampung Gunungdahu Cibayid, Desa Bantar Karet, Kecamatan...

Tukang Cilok Habisi Dua Nyawa di Depok dan di Nanggung

NANGGUNG - Korban pembunuhan yang dilakukan oleh J dan K ternyata sudah terkubur selama tiga bulan. Bahkan, motif yang...

Aan Triana : Pemkab Bogor Akan Bangun Sirkuit Balap Motor Di Rumpin

BOGOR - Dalam acara gathering IMI Korwil Kabupaten Bogor yang diadakan di RM Balema, Gunung Geulis, Sukaraja (18/11) yang...

Iryanto Dikabulkan Penangguhan Penahanannya Oleh Hakim Pengadilan.

BANDUNG - Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, ada hal yang mengejutkan dan sangat emosional...

Kades Cilaku Kecamatan Tenjo Bantah Adanya Pemotongan BPNT

TENJO - Kepala Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo Jumadi mengaku kesal bahwa RT atau RW nya dituding melakukan ...
- Advertisement -

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 yang ada di wilayahnya. Ridwan Kamil kemudian membandingkan Satgas COVID-19 di Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

“Secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah Provinsi daerah otonom. Di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih dalam Pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kabupaten/kota,” kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat memiliki banyak Satgas di tingkat kabupaten/kota. Sementara di DKI Jakarta hanya ada satu Satgas.

- Advertisement -

“Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif maka jumlah Satgas COVID di Jawa barat itu ada 27 di kota/kabupaten dan Satgas COVID satu di Jawa Barat,” katanya.

Tugas dan tanggungjawab gubernur kata Ridwan Kamil dibatasi oleh Undang-Undang. Dia menjelaskan 6 unsur tak bisa dicampuri oleh gubernur.

“Tidak semua urusan tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi, satu urusan keamanan, itu bukan wilayah pemda provinsi, dua urusan pertahanan bukan, tiga urusan yustisi pengadilan kejaksaan bukan, empat urusan agama bukan, lima hubungan luar negeri bukan, enam fiskal juga bukan,” tutur dia.

- Advertisement -

Sumber:Detik

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

Besok, Ridwan Kamil Akan Neken UMK Jabar

JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan meneken upah minimum kota/kabupaten (UMK) pada Sabtu (21/11) besok....

Selain Gaji, Ternyata Bonus Lionel Messi Keren Banget

Barcelona - Lionel Messi adalah pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona. Belum lagi kalau pergi nanti, bonus terakhirnya yang sangat besar menanti! Barcelona lagi dilanda...

RK Bandingkan Tugas dan Fungsi Satgas Jabar dan DKI

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 yang ada di wilayahnya. Ridwan Kamil kemudian membandingkan Satgas...

Iryanto Dikabulkan Penangguhan Penahanannya Oleh Hakim Pengadilan.

BANDUNG - Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, ada hal yang mengejutkan dan sangat emosional bagi terdakwa, keluarga dan kuasa...

Jalin Sinergitas, JBB Sambangi Polsek Nanggung

NANGGUNG - Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Bogor Barat (JBB) datangi Kepolisian Sektor Nanggung guna menjalin silaturahmi dan sinergitas. pada Jumat (20/11/2020). Dalam kunjungan...

Berita Terkait
publikbicara.com