Jakarta – PT PLN (Persero) menambah jajaran dewan komisarisnya. Dengan penambahan itu, maka jumlah komisaris BUMN sektor ketenagalistrikan ini berjumlah 11 orang. Baru-baru ini, pemegang saham sepakat mengangkat Eko Sulistyo sebagai komisaris teranyar PLN.
Eko Sulistyo merupakan mantan Deputi Kantor Staf Presiden, ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PLN pada 16 Oktober 2020. Hal tersebut terungkap dalam surat Corporate Secretary PLN kepada Bursa Efek Indonesia tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT PLN.
“Sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) Nomor SK-330/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dengan ini disampaikan bahwa RUPS mengangkat Sdr Eko Sulistyo sebagai Komisaris,” bunyi surat tersebut yang dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Penambahan anggota komisaris ini artinya bisa menambah beban usaha perseroan. Hingga September 2020, jumlah beban usaha PLN menunjukkan lebih besar dibandingkan pendapatan usahanya.
Berdasarkan laporan keuangan PLN, jumlah beban usaha selama sembilan bulan 2020 ini mencapai Rp 223,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan jumlah pendapatan usaha yang sebesar Rp 212,2 triliun.
Meskipun bila dibandingkan periode yang sama pada 2019, jumlah beban usaha hingga kuartal ketiga tahun ini turun 3,5% dari Rp 231,9 triliun. Namun penurunan signifikan karena turunnya biaya bahan bakar dan pelumas menjadi Rp 82,3 triliun dari Rp 102,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara biaya kepegawaian hanya turun tipis menjadi Rp 16,7 triliun dari Rp 17,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun beban kepegawaian terdiri dari jasa produksi dan insentif prestasi kerja menjadi Rp 4,1 triliun, turun tipis dari periode yang sama tahun lalu Rp 4,3 triliun.
Namun, untuk imbalan kerja naik tipis menjadi Rp 4,3 triliun dari Rp 4,2 triliun, gaji naik tipis menjadi Rp 3,5 triliun dari Rp 3,4 triliun. Lalu tunjangan naik menjadi Rp 2,4 triliun dari Rp 2,3 triliun, dan lain-lain turun menjadi Rp 2,3 triliun dari Rp 2,7 triliun pada periode yang sama 2019.
Sumber:Detik
