CIBINONG – Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor yakni Bogor Barat menjadi Kabupaten Bogor Barat, secara administrasi sudah rampung, Namun sampai saat ini Moratorium soal DOB Bogor Barat belum juga di Cabut Presiden Jokowi Dodo.
Wacana Ibu Kota pun kini terus berkembang menyusul banyaknya persepsi pemilihan ibu kota Kabupaten Bogor Barat.
Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin mengatakan, penentuan Ibu Kota itu seyogyanya harus ditentukan sesuai titik orbitasi (titik tengah) dan sepenuhnya kewenangan Pemerintah. Meskipun usulan DOB itu usulan dan aspirasi masyarakat.
“Kalau Wilayah pemekaran itu Aspira masyarakat tapi kalau sudah menentukan ibu kota aspirasi bobotnya di Pemerintah yang harus punya kewenangan,” kata Burhanuddin.
Ia mengatakan sejauh ini memang yang sudah muncul sejak awal soal Ibu Kota Cigudeg dan Leuwiliang. Dan untuk Rumpin muncul karena permintaan Bupati dan belum tentu disana juga.
“Karena Pemda juga tidak sembarang dan Pemda Sudah minta bantuan dari ITB untuk mengkaji titik mana saja yang sudah diusulkan untuk menjadi Ibu Kota,” ujarnya.
Sekda lebih lanjut mengatakan, meskipun secara administrasi DOB Bogor Barat sudah selesai. Namun tampaknya masih jauh dari harapan untuk dilakukan pemekaran.
“Karena setahu saya fokus Pak Jokowi membuat jalan-jalan poros, yang kedua membangun pulau terluar dan ketika fokus pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan,” pungkasnya.
(Cep Rendra)
