Keuntungan Pekerja Kontrak Dalam UU Cipta Kerja

Berita Populer

Polres Bogor Ciduk Satu Pelaku Penipuan Program Fiktif

CIBINONG-Kepolisian resort Bogor berhasil meringkus satu pelaku penipuan program fiktif gebyar britama kepada satu nasabah bank BRI inisial SS...

Kominfo RI Bersama Anton Suratto Gelar Webinar Kewirusahaaan UMKM Melalui IT

BOGOR - Sebanyak 200 pelaku wirausaha di Kabupaten Bogor, Senin (19/4) kemarin sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan Webinar yang...

Harga Mentimun Naik, Petani Untung

CIBUNGBULANG - Bulan Ramadhan kebutuhan mentimun meningkatkan, dampaknya harga mentimiun di pasar Trandisional melojak naik hingga Rp 3 Ribu...

PKB Bagikan Takjil Kepada Masyarakat Hasil Beli dari Pedagang Kecil di Cibungbulang

CIBUNGBULANG - Sekertaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanudin Ar Rasyid bersama Pengurus PAC...

Wanhai : Daerah Otonomi Baru Bukan Sekedar Gaungan Semata

CIBINONG-- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi mengatakan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) itu bukan hanya sekedar...
- Advertisement -

Jakarta – Pemerintah dan DPR melakukan revisi besar-besaran di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya terkait dengan kontrak kerja PKWT dan outsourching.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK).

Dikatakan Ida, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK. Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon.

- Advertisement -

“Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,” ungkap Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).

Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali untuk memberhentikan karyawan kontrak. Selama ini banyak kasus perusahaan memecat pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak sesuai harapan.

Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar dari negara.

- Advertisement -

“Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak terus-terusan pun, tetap saja saya harus bayar pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak kita atur di UU sebelumnya,” ucap Ida.

“Pada prinsipnya, RUU ini ingin melindungi semua pekerja. Kelompok pekerja yang eksis, kelompok pencari kerja, dan kelompok pekerja pada sektor UMKM,” imbuh dia.

Ia melanjutkan, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, otomatis hak karyawan kontrak dengan pekerja yang sudah berstatus karyawan tetap akan sama jika menjadi korban PHK.

- Advertisement -

“UU Ketenagakerjaan sekarang sudah memberi proteksi yang besar dan proteksi itu diadopsi di RUU Cipta Kerja. Contohnya, di UU Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan bagi pekerja PKWT,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

“Di RUU ini, perlindungan sosial harus tetap diberikan kepada pekerja PKWT ataupun PKWTT (perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu). Jadi, mereka punya hak dasar yang sama dengan pekerja tetap untuk mendapatkan jaminan sosial, pengaturan uang lembur, dan jam kerja yang sama,” kata dia lagi.

Ida lalu menjelaskan soal batasan kontrak PKWT yang dihapus di UU Cipta Kerja. Pemerintah beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain.

“Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi,” kata Ida.

Baca juga: Menaker: UU Cipta Kerja Bergigi Kuat, Tidak Ompong

Ia menuturkan, soal batas waktu PKWT pekerja kontrak masih akan dibahas lagi dalam aturan turunan. Aturan batasan waktu kontrak kerja hingga maksimal 3 tahun dinilai kurang fleksibel.

“Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah,” ujar dia.

Sebagai informasi, dalam pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 yang direvisi UU Cipta Kerja, secara eksplisit mengatur PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.

Dalam perjanjian PKWT juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.

Sumber : Kompas

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

10 Hal Makruh Dalam Berpuasa

JAKARTA -- Selama menjalankan ibadah puasa, umat Islam wajib mengetahui hal yang makruh saat puasa Ramadan agar ibadah yang...

Berita Terkait
publikbicara.com