Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan. Program yang mulai dilaksanakan pada Januari 2020 ini, teruji menahan kemiskinan di 15 ribu desa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan turun 0,03 persen. Sementara kemiskinan perkotaan naik 0,69 persen.
“Satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan penurunan kemiskinan di bulan maret 2020, dibanding bulan maret 2019. Rilis BPS terbaru itu, alhamdulillah pertambahan orang miskin di desa relatif kecil dibanding di kota,” ujar Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers, Selasa (28/7).
Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan bahwa dana desa dengan pola PKTD ini cukup efisien, lantaran bisa menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di desa. Lebih lanjut, sisa dana desa yang masih ada akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi desa di semester II-2020.
“Setelah BLT ini sudah tertata semua, sampai dengan Desember 2020, kita fokus untuk dana desa yg masih tersedia di desa-desa, ada sekitar Rp 41 triliun. kurang lebih itu,” imbuhnya.
“Kita akan berikan arahan penggunaan kepada desa dalam semester kedua ini. Agustus sampai Desember, digunakan semaksimal mungkin untuk padat karya tunai desa, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi desa,” sambung dia.
Program Padat Karya Tunai Serap 387.549 Tenaga Kerja
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mencatat, hingga 23 Juli 2020, Program Padat Karya Tunai telah menyerap 387.549 tenaga kerja dari target penerima manfaat 614.480 tenaga kerja. Dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 42,7 persen.
Dia menjelaskan, program ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan atau mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol jaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Basuki di Jakarta, Senin (27/7).
Pemerintah menargetkan program padat karya tunai bisa menyerap 614.480 tenaga kerja, dengan total anggaran Rp Rp 11,3 triliun. Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola padat karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.
Sumber merdeka.com
