Bogor – Ditengah pandemi Covid-19, dengan berbagai resiko yang dihadapi, para anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap menjalankan fungsi pengawasannya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dalam mencarikan solusi terbaik polemik bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat Kabupaten Bogor terdampak Covid-19.
Polemik bermula dari buruknya kualitas beras yang di distribusikan kepada masyarakat, keluhan datang dari berbagai penjuru Kabupaten Bogor mempertanyakan kenapa beras yang didistribusikan kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto (18/6) ketika dihubungi lewat sambungan telepon menyatakan bahwa akan tetap komitmen mendorong anggotanya untuk merespon dan segera memfollow up setiap keluhan masyarakat.
“Saya dan anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk terus bekerja walaupun dengan resiko besar ditengah pandemi Covid-19, mudah-mudahan ini bisa menjadi bakti kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor, terkait bansos beras masyarakat terdampak Covid-19 yang dikeluhkan masyarakat karena kualitasnya, kemarin saya dan komisi II sudah kunjungan ke Bulog Cabang Cianjur, hari ini Badan Anggaran DPRD juga akan meminta klarifikasi kepada Bulog terkait kualitas beras yang mutunya tidak sesuai harapan padahal Pemkab Bogor membeli dengan nilai harga yang cukup besar dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor.” Ungkap Rudy.
Sementara itu, ditemui di sela rapat kerja DPRD Kabupaten Bogor dengan Bulog (18/6), Ketua Komisi II DPRD yang juga Ketua Fraksi Demokrat, M Leo Hananto Wibowo menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor sesuai tupoksinya di bidang pengawasan akan terus konsisten dan komitmen dalam mengawal setiap keluhan yang ada di masyarakat.
“Terkait masalah bantuan sosial Kabupaten Bogor yang terus menuai kontroversi di tengah masyarakat karena kualitasnya yang buruk akan terus menjadi concern kita untuk menjadi jembatan masyarakat dalam mencari solusi terhadap keluhan mereka, saya sudah kali kedua datang ke Bulog dan ternyata masih terjadi keluhan akibat kualitas beras yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka saya sebagai ketua Komisi II akan menegaskan kepada Pemkab Bogor untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kerjasama pengadaan beras bansos Covid-19”. Ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Ketika di konfirmasi terkait keterlambatan distribusi bansos, Leo pun mengakui bahwa ada komunikasi yang kurang rapi terutama Disperindag sebagai penyedia komoditi, dengan Dinas Sosial yang menyiapkan data.
“Inilah yang akhirnya kita ketahui bersama, bahwa ternyata yang seharusnya beras sudah terdistribusi tahap pertama di bulan Mei bisa molor hingga sekarang, kalau diteruskan ya mau sampai kapan selesai? Dinas Sosial yang menyiapkan data pun ternyata belum siap dan masih harus melakukan beberapa kali tahapan verifikasi sehingga menghambat proses pendistribusian, ini menjadi fokus kami dan akan kami panggil semua pihak untuk meng-clearkan masalah ini”. Lanjut Leo.
Ada pola lain dalam bantuan sosial kepada masyarakat selain beras yaitu bantuan tunai, tapi ketika hal ini disampaikan, Leo menyatakan akan mengkaji dulu kemungkinan-kemungkinan alternatif bansos.
“Bisa saja bantuan tunai, tapi harus tetap melalui tahap kajian terlebih dahulu, setelah evaluasi menyeluruh tahap pertama bantuan beras, karena bantuan tunai pun harus benar-benar teliti dan dipagari dengan aturan ketat karena uang riskan kebocoran, nanti lah kita bahas lebih lanjut, yang jelas saya juga menegaskan kepada masyarakat Kabupaten Bogor jangan khawatir, kita semua anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap komitmen walaupun ditengah pandemi Covid-19 dengan resiko yang dihadapi, tetap akan melakukan kerja pengawasan kami demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor”. Tutup Leo.
Tim redaksi
