Beranda Ekonomi Airlangga Hartarto : Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Corona Berlangsung Hingga 2022

Airlangga Hartarto : Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Corona Berlangsung Hingga 2022

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona berpotensi terasa hingga 2022 mendatang. Pasalnya, krisis ekonomi yang dimulai dari tahun ini itu lebih parah dari krisis 2008 lalu.

Airlangga pesimistis krisis ekonomi akibat penyebaran virus corona akan berakhir pada 2020. Maklum, jumlah masyarakat yang terinfeksi saja masih terus meningkat di dalam negeri.

“Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini, tapi juga bisa terus bergeser ke 2021 hingga 2022,” ucap Airlangga dalam video conference, Kamis malam (18/6).

Ia menjelaskan krisis 2008 lalu terjadi akibat subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Saat itu, hanya sektor keuangan yang terpukul, sedangkan yang lainnya bisa dibilang selamat.

Baca Juga :  Ketika Kesehatan Jadi Komoditi Kapitalis: Skema Iuran BPJS Kesehatan Bakal Berubah Mulai Juli 2025, Ini Detailnya!

Apa yang terjadi pada 2008 jelas berbeda dengan sekarang. Airlangga bilang semua sektor saat ini terkena dampak akibat penyebaran virus corona, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“UMKM selamat pada krisis 2008. Kalau dilihat krisis sekarang ini tidak lebih dalam dari 1998 namun lebih dalam dari 2008. Semua sektor ini sekarang turun,” jelas Airlangga.

Makanya, pemerintah kini sedang gencar-gencarnya menerbitkan insentif fiskal kepada hampir seluruh lapisan masyarakat yang terdampak virus corona. Insentif itu mulai dari pembebasan pajak, bantuan sosial (bansos), hingga diskon listrik.

“Pemerintah siapkan pelebaran defisit anggaran agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal dan pembiayaan,” ucap Airlangga.

Baca Juga :  Aksi Perampokan Sadis di Bogor: Ayah Tewas, Tiga Anggota Keluarga Terluka Parah

Ia menjabarkan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/l) atau untuk pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27 persen.

“Kami siapkan skenario defisit akan kembali normal pada 2023,” pungkas Airlangga.

Sumber:Cnn indonesia

Artikulli paraprakPria Tunawicara Nekat Bobol Minimarket di Parung,Bogor, Gondol Rokok,Susu dan Kosmetik
Artikulli tjetërBIN : Indonesia Harus Keluarkan Obat Covid 19 Sendiri