Cianjur- Bantuan Sosial Covid-19 Kabupaten Bogor yang dibagikan kepada 200 ribu KK dalam bentuk beras seberat 30kg yang terbagi dalam 3 tahap terus menuai polemik, selain kualitas beras yang mengecewakan, ternyata pendistribusiannya pun sampai hari ini tahap pertama saja belum selesai, padahal seharusnya sesuai rencana waktu pendistribusian per tahap adalah 1 bulan.
Dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor serta Bulog cabang cianjur di ruang rapat Bulog cabang cianjur (4/6), terungkap fakta bahwa hingga rapat dilaksanakan masih ada 11 Kecamatan yang belum terdistribusi bantuan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nuradi dalam pernyataannya terkait kualitas beras yang jelek menyatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab penuh Bulog.
“Kami sudah membuat surat kerjasama pengadaan beras sebagai bantuan sosial Covid-19 dengan Bulog, kami sepakat beras kualitas medium dengan harga sesuai keputusan Direksi Bulog adalah sebesar Rp. 10.543,- dengan total pesanan 18.000 ton yang dibagi dalam 3 tahap, akan tetapi ditengah perjalanan terjadi masalah karena kualitas beras dikeluhkan masyarakat, kami juga berharap Bulog memperhatikan masalah ini dan diharapkan segera ada penggantian sesuai beras kualitas medium.” Ungkap Nuradi.
Terkait distribusi beras ke masyarakat, Nuradi berujar, bahwa perjanjian dengan Bulog hanya menstok beras di Gudang Dramaga saja, PemKab yang harus membawa itu ke Desa-Desa.
“Distribusi menjadi tanggung jawab pemkab Bogor, akhirnya untuk menekan cost, Pemkab Bogor menggunakan truck milik TNI, Polri, BPBD dan juga satpol PP, kita hanya menanggung biaya bahan bakar dan makan sopirnya saja.” Sambung Nuradi.
“Terkait keterlambatan hingga saat ini tahap pertama saja belum selesai, ada beberapa faktor, ternyata kapasitas produksi Bulog yang bisa kita kirim perhari hanya 100ton, sedangkan terkadang ada 1 Kecamatan yang volume kebutuhannya 200ton, kita harus 2 hari ke Kecamatan yang sama, dan untuk distribusi kita juga harus menunggu data dari Dinas Sosial yang juga kadang agak terlambat dan harus diperbaiki.” Lanjut Kadisperindag ini.
Nuradi juga menyatakan bahwa sesuai instruksi Bupati Bogor, tahap pertama penyaluran bansos akan tetap dilanjutkan hingga selesai.
“Bupati menginstruksikan agar sisa 11 Kecamatan tetap di distribusikan, jika ternyata secara kualitas masih tidak memenuhi seperti apa yang kita minta, maka kami akan evaluasi untuk dilanjutkan atau tidak kerjasama ini di tahap kedua dan ketiga, yang harus diketahui juga, uang anggaran untuk bansos ini masih aman, karena sesuai perjanjian, kita akan melunasi pembayaran pertahap setelah selesai dikirim semua dengan volume 6000 ton.” Tutup Nuradi.
(Fahri)
