Cigudeg – Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Bangun Jalan Lingkungan (Jaling) di Kampung Calingcing dengan konstruksi Hot Mix kualitas rendah dan pelaksana konstruksi tanpa nama CV dan legalitas yang jelas.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Yani mengatakan, dengan dikerjakan bersama warga namun, tenaga ahli tidak mempunyai legalitas yang jelas.
“Panjang 350 meter dengan Lebar 80 centi meter, dikerjakan oleh kawan-kawan di bawah, untuk legalitas CV tidak ada,” kata Yani, Senin (04/05/2020).
Terpisah Kepala Desa (Kades) Bunar Jajat menuturkan, papan informasi dari pertama dimulai pengerjaan belum juga dibuat, baru dibuat saat ditanya wartawan.
“Panjang bangunan 350 meter, Lebar 80 centi meter dan ada juga tambahan 100 meter, Papan informasi baru di buat,” tutur Jajat.
Jajat menambahkan, untuk padat karya tetap dilaksanakan hanya saja pekerja nya harian. Dengan memberdayakan warga sekitar.
“Padat Karya Pekerja di kampung Calincing dengan Hari Orang Kerja (HOK) Rp.80.000 yang kerja 8 Orang atau 12 Orang dengan orang calingcing kategori 8 orang tidak lebih dari itu Karena Kalau lebih Gimana kami mau berkerja dan nanti pada akhirnya nanti Pada santai karena memakai 8 orang pekerja saja,” imbuhnya.
Jajat melempar tanggung jawab ke TPK, lantaran saat pengerjaan dirinya tak pernah mengetahui hal ihwal apa itu hot mix dan konstruksi infrastruktur.
“Kebetulan yang namanya bangunan hotmik bukan dari kepala desa Cobalah tanya TPK, bukan di borong Cuman Kami mengarahkan aja, Diborongkan tidak juga kalo gak salah kalo menyebutkan 100 Ribu itungan, itu dengan anggaran Rp.88.000.000 belom TPK belom bayar pajak 11,5 % Karena Calingcing itu belom tau 350 meter, ya itu lah hotmix makanya itu saya pakai Kualitas hotmix seperti itu ke siapa itu bernama IWAN itu,” tutupnya.
Sekedar info :
Untuk Hot mix yang dipakai oleh Jaling di kampung Calingcing namanya ACWC yang agregatnya kasar dan harganya pun lebih murah dari umumnya hotmix yang direkomendasi.
Tentang Legalitas CV nya karena ketika diborongkan harus ke CV yang berbadan hukum supaya mudah di somasi pemerintahan terkait.
(Seno)
