Beranda Ekonomi Pemerintah Diminta Pangkas Harga BBM

Pemerintah Diminta Pangkas Harga BBM

Jakarta – Pemerintah diminta untuk memangkas harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini.

Pengamat menyebut, penurunan harga BBM saat ini bisa saja dilakukan karena sejumlah indikator seperti permintaan yang menurun, harga minyak dunia yang merosot.

Langkah ini harus dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap terjaga. Bagaimana sebenarnya?

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan saat ini kondisi ekonomi makro Indonesia terkena pukulan yang hampir merata. Bahkan pemerintah juga telah menghitung kondisi terburuk perekonomian di skenario 2,3% hingga minus 0,4%.

“Saya yakin dalam situasi ini bisa lebih rendah. Intervensi dari pemerintah yang kurang cepat akan menyebabkan pemulihan yang lebih lama,” kata Tauhid dalam sebuah diskusi, Sabtu (2/5/2020).

Baca Juga :  Pemerintahan Prabowo-Gibran Teguhkan Komitmen pada Pengelolaan Fiskal Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Sebenarnya masih ada harapan perekonomian nasional akan tumbuh pada akhir 2020 dan 2021 keyakinannya lebih baik. Namun syaratnya konsumsi masyarakat harus diperkuat dan harus mewaspadai inflasi yang diprediksi akan meningkat dalam 2-3 bulan ke depan.

Langkah cepat mendorong laju konsumsi masyarakat salah satunya memangkas harga bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah harus memperkuat konsumsi domestik dengan menurunkan harga BBM 20-30%. Apalagi permintaan turun, harga di luar juga turun kita punya produksi bisa di-manage dengan baik,” jelas dia.

Langkah cepat lainnya dalam mendorong laju konsumsi adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan yang diberikan secara tunai akan memudahkan masyarakat berbelanja, sehingga ujungnya nanti sektor usaha juga bergerak.

Baca Juga :  Spanyol Kalahkan Inggris, Kunci Gelar Juara Euro 2024

Dia menambahkan pemerintah juga harus lebih sering memperbarui data penduduk miskin yang membutuhkan bantuan. Pasalnya akibat pandemi ini ada masyarakat yang tadinya tidak miskin, menjadi miskin.

“Apalagi untuk kelompok UMKM individu di sektor informal dan pekerja yang terkena PHK dan mereka tidak terdeteksi. Ini jadi makin sulit. Memang harus ada pengkinian data dibarengi dengan data perbankan agar lebih mudah,” jelas dia.

Apalagi pemerintah saat ini juga sudah memberikan stimulus ekonomi untuk UMKM seperti subsidi bunga, penundaan angsuran.

“Dibutuhkan kebersamaan untuk menangani problem COVID-19 ini dari sisi ekonomi dan sosial. Pemerintah pusat dan daerah juga harus bekerja sama dengan baik untuk menangani ini,” jelasnya.

Sumber:Detik.com

Artikulli paraprakBima Arya Pantau Pencairan BLT Dari Pemkot Bogor
Artikulli tjetërPT.Sampoerna Pastikan Produk Rokok Yang Dihasilkan Bersih